PERAN PIMPINAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PROGRAM WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA CURUP

Aris, Abdul and Retno , Agustina Ekaputri and Nasution, Nasution (2012) PERAN PIMPINAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PROGRAM WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA CURUP. Masters thesis, Fakultas Ekonomi UNIB.

Text Thesis Abdul Aris.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Program WBK Yang Telah dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan bagian dari usaha meningkatkan profesionalitas pegawai tentang pelayanan bagi narapidana, tahanan dan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan program WBK ini, faktor-faktor tersebut adalah peran pimpinan dan partisipasi masyarakat serta komitmen petugas lapas itu sendiri, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi, 1) pengamatan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup tentang bagaimana peran pimpinan dan dari hasil analisa diperoleh nilai 3,64 menunjukkan klasifikasi baik, 2) peran masyarakat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program WBK dan kondisi lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup menunjukkan nilai 3,87 yang berarti baik. Kedua melakukan wawancara dengan beberapa unsur pimpinan dan staf hasil wawancara tersebut menunjukkan nilai3,98. Ketiga melakukan pengumpulan data kuisioner kepada beberapa responden narapidana dan keluarga narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup. Hasil penelitian keseluruhan menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup yang menjadi objek penelitian telah melaksanakan program WBK dengan baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam melaksanakan Pelaksanaannya dan permasalahan yang dihadapi yaitu berupa masih ada perilaku pegawai yang melakukan praktej-praktek pungutan terhadap keluarga narapidana, Belum efektifnya sosialisasi tentang program wilayah bebas korupsi kepada masyarakat dan sulitnya melakukan pengawasan yang efektif untuk mengurangi perilaku pegawai yang menyimpang.

Actions (login required)

View Item