PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKULU

Faisal, Andi and Herawan, Sauni and Edytiawarman, Edytiawarman (2013) PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum, UNIB.

	Text AnDi-1.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (21MB)
	Text Andi-2.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu melalui pengenaan BPHPT dan mengetahi serta menganalisis hambatan-hambatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu melalui pengenaan BPHPT.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data primer dan dataa sekunder diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sampel atau informan ditentukan secara purposive sampling, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganasisi hasil yang diperoleh pelalui penelitian lapangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara tidak langsung membantu Pemerintah Kota Bengkulu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengenaan BPHPT, hasil penyetoran pajak yang dilakukan oleh Notaris tahun 2011 dan tahun 2012 sangat signifikan dan telah melampai target sebesar 122,50 persen. Dengan demikian pemasukan pemerintah Kota Bengkulu dari BPHPT memegang peranan yang sangat strategis dalam meningkat pemasukan PAD, mengingat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial, maka agar potensi tersebut bisa dioptimalkan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menerapkan kebijakan untuk melaksanakan reformasi perpajakan, yaitu dengan Self assesment. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya adalah :a) Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan BPHTB yang terus berkembang; b) Data-data NJOP tahun terakhir belum diketahui apabila jual-beli dilakukan pada awal tahun sehingga harus meminta surat keterangan NJOP dari Kantor Pelayanan PBB setempat; c) Jual-beli di bawah tangan seperti proses jual beli maupun pembagian warisan yang belum dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, biasanya dalam transaksi hanya dikuatkan adanya saksi dan mengetahui Perangkat Kelurahan. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut: a) Membuat program sosialisasi setiap tahun yang dilaksanakan dengan penyerahan SPPT PBB ke Pemerintah Daerah; b) Mencetak lebih awal SPPT PBB pada awal tahun dan segera membagikan lebih awal lewat Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak; c) Perlu diadakan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mengadakan program prona; d) Terhadap wajib pajak (klien), notaris selalu memberikan penyuluhan mengenai perkembangan peraturan BPHTB, sehingga wajib pajak (klien) mengetahui perkembangan peraturan BPHTB apabila terjadi perubahan; e) Meminta Surat Keterangan NJOP, apabila akan terjadi permbuatan hukum peralihan Hak Atas Tanah tetapi SPPT PBB belum diterbitkan oleh KPP Pratama setempat.

Actions (login required)

View Item