INSTRUMEN EKONOMI DALAM KEBIJAKAN LINGKUNGAN (KAJIAN PENGATURAN DALAM HUKUM POSITIP DAN PERSPEKTIF PENGATURAN DI DAERAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONFLIK PASCA TAMBANG)

Iskandar, Iskandar (2014) INSTRUMEN EKONOMI DALAM KEBIJAKAN LINGKUNGAN (KAJIAN PENGATURAN DALAM HUKUM POSITIP DAN PERSPEKTIF PENGATURAN DI DAERAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONFLIK PASCA TAMBANG). In: SEMIRATA BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat, 1 Maret 2014, Universitas Bangka Belitung.

[img]
Preview
Text (Proceding)
1.pdf - Bibliography
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (6MB) | Preview

Abstract

Kegiatan penambangan tentu akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Terhadap dampak negatif yang terjadi pada saat operasi dan atau pasca operasi, tentu akan memicu timbulnya konflik. Dampak negatif terjadi disebabkan lemahnya kesadaran lingkungan dan lemahnya penegakan hukum. Kajian ini mendeskripsikan konsep instrumen ekonomi dalam kebijakan lingkungan, sebagai solusi alternatif dalam mencegah timbulnya kerusakan lingkungan dan konflik pada sektor pertambangan. Isu hukum yang dikaji yaitu bagaimana pengaturan instrumen ekonomi lingkungan dalam konteks ius contitutum dan ius constituendum. Pendekatan dilakukan secara yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil analisis diuraikan secara deskriptif-preskriptif. Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan bahwa pengaturan instrumen ekonomi dalam hukum positip (ius constitutum) telah diatur dalam UUPPLH dan UU Minerba, sedangkan pada UU Migas, UU Panas Bumi, dan UU Energi tidak diatur. Perspektif pengaturan instrumen ekonomi lingkungan di daerah (ius constituendum) melalui peraturan tingkat daerah sangat dimungkinkan, bahkan menjadi keharusan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Beberapa konsep terkait dengan instrumen ekonomi yang dapat dibuat regulasinya yaitu mitigasi lingkungan, deposit atau uang jaminan, asuransi lingkungan, insentif dan disinsentif, serta konsep perusak membayar (destroyer pays principle). Pengaturan dan penerapan instrumen tersebut diyakini dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan mencegah timbulnya konflik pascatambang.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: 021 Nanik Rahmawati
Date Deposited: 30 Apr 2014 10:43
Last Modified: 30 Apr 2014 10:43
URI: http://repository.unib.ac.id/id/eprint/7801

Actions (login required)

View Item View Item