KEABSAHAN TINDAK PEMERINTAHAN

Iskandar, Iskandar (2014) KEABSAHAN TINDAK PEMERINTAHAN. HUKUM. pp. 1-27. ISSN 1412-2723

Preview	Archive (Article) Artikel Iskandar FH Bengkulu.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (151kB) | Preview
Preview	Text Artikel Iskandar FH Bengkulu.pdf Download (151kB) | Preview

Abstract

Diterbitakannya Keputusan Gubernur Bengkulu No. W.421.XXV Tahun 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi dan Keputusan Gubernur Bengkulu No. V.61.XXV Tahun 2012 Tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.421.XXV Tahun 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi, menimbulkan isu hukum bahkan menjadi polemik/konflik antara gubernur dengan pihak perusahan. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis segi keabsahan keputusan tersebut dengan menggunakan metode kajian yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Bengkulu No. W.421.XXV Tahun 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi, mengandung cacat yuridis, karena adanya indikasi ketidakabsahan (onrechtmatig), baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi. Sedangkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: V.61.XXV Tahun 2012, tanggal 27 Pebruari 2012, tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: W.421.XXV Tahun 2011 Kode Wilayah 96MR0524 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Inmas Abadi, merupakan KTUN penegakan hukum administrasi, sesuai dengan asas contrarius actus, karena keputusan pemberian IUP-OP telah terjadi kekurangan yuridis, yaitu tidak dipenuhinya persyaratan yang bersifat materiil dan esensiil untuk dapat diterbitkannya IUP-OP, dan tidak dipenuhinya persyaratan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Actions (login required)

View Item