Kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Rizki, Willianda and Ardilafiza, Ardilafiza and Jonny, Simamora (2013) Kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

Text (Thesis) I,II,III,1-13-wil-FH.Pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) merupakan lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 dengan disertai kekuatan mengikat hasil kerja UKP-PPP. Pembahasanya dilakukan dengan penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus mengenai kelembagaan yang berada dilingkaran Kepresidenan. Dalam hal ini, UUD Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1) memperlihatkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang dimiliki Presiden dibatasi oleh UUD 1945 Pasal 5 samapai Pasal 17 dan dibatasi oleh UU. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka UKP-PPP merupakan lembaga yang inkonstitusional secara yuridis formal karena Presiden tidak diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga itu. Dilihat dari hierarkhi, maka UKP-PPP tidak bisa disejajarkan dengan lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan karena keberadaan lembaga tersebut diatur di dalam kaidah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, UKP-PPP tidak mempunyai kewenangan melakukan penilaian terhadap Kementerian yang diatur didalam norma yang lebih tinggi. UKP-PPP hanya sebagai lembaga negara bantu bagi Presiden dalam usaha menjalankan pemerintahan. Sifat kelembagaan UKP-PPP yang bergantung kepada Presiden, mengakibatkan lembaga ini hanya bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak mempunyai kewenangan normatif mengikat untuk Presiden untuk melaksanakan hasil laporan terkait kinerja Kementerian. Presiden memiliki hak untuk menindaklanjuti atau tidak dari hasil laporan UKP-PPP.

Actions (login required)

View Item