PELAKSANAAN KETENTUAN JAM KERJA DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

Oktiani, Nova and Patricia , Ekowati Suryaningsih and Kusmito, Gunawan (2013) PELAKSANAAN KETENTUAN JAM KERJA DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text (Thesis) IV,LAMp,1-13-nov-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (62kB)
	Text (Thesis) I,II,III,1-13-nov-fh.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelanggaran disipilin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu terhadap ketentuan jam kerja berdasarakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui realisasi dari pelaksanaan ketentuan jam kerja di lapangan yaitu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. (3) Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya untuk mengatasi hambatan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan metode terbuka dan wawancara dengan kuesioner tertutup, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku,peraturan perundang-undangan, daftar hadir Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, dan contoh surat teguran Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. Kesimpulan dari penelitian ini : (1) Kebiasaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu menandatangani daftar hadir secara rapelan setiap akhir bulan dapat meminimalisir terlihatnya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga mengakibatkan sulitnya mengetahui yang mana Pegawai Negeri Sipil masuk kerja setiap hari dan yang mana Pegawai Negeri Sipil yang pernah tidak masuk kerja dalam setiap bulannya. Hal tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. (2) Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 adalah faktor internal dan eksternal. Salah satu contoh dari faktor internal adalah sifat malas dan egois, sedangkan salah satu contoh dari faktor eksternal adalah lingkungan kerja yang kurang kondusif. (3) Belum ada upaya tegas yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dalam melaksanakan ketentuan jam kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Sehingga adanya kekurangberhasilan dalam implementasi kebijakan. Saran dari penulis : (1) Perlu penerapan ketentuan jam kerja yang tegas. (2) Pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan jam kerja. (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu sebaiknya menggunakan absensi sistem touch screen dalam melaksanakan ketentuan jam kerja.

Actions (login required)

View Item