PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Haiti, Petri and M., Yamani Komar and Hamdani, Maakir (2013) PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text (Thesis) I,II,III,1-13-pet-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (6MB)
	Text (Thesis) IV,LAMP,1-13-pet-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Hak Pakai atas tanah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, 2) Untuk mengetahui faktor hambatan pelaksanaan pendaftaran Hak Pakai atas tanah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Informan dalam penelitian ini adalah Sekda Kabupaten Bengkulu Selatan, Asisten I Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala BPN Bengkulu Selatan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala DPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, dan instansi pemohon hak pakai atas tanah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipilih secara purposive. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu prinsip-prinsip umum yang mendasar dan berlaku umum, yang menjadi landasan dari perwujudan satuan-satuan gejala tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan. Hasil penelitian Menunjukkan : 1) Pendaftaran hak pakai atas tanah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak maksimal, disebabkan data fisik dan data yuridis bidang hak pakai atas tanah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak jelas dan detail. Dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah melakukan pendataan fisik dan pendataan yuridis bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, 2) Beban anggaran masing-masing lembaga/dinas/instansi dan kurangnya keabsahan data fisik dan data yuridis serta koordinasi antar lembaga /dinas/instansi bidang hak pakai atas tanah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan penghambat pendaftaran hak pakai atas tanah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Actions (login required)

View Item