PENERTIBAN HGU TERLANTAR DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Muammar, Muammar and M., Yamani Komar and Hamdani, Maakir (2013) PENERTIBAN HGU TERLANTAR DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text (Thesis) I,II,III,1-13-mua-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)
	Text (Thesis) IV,LAMP,1-13-mua-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain, terkait HGU saat ini di Provinsi Bengkulu terdapat 18 HGU yang terindikasi terlantar dan bila tidak segera dilakukan langkah sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat menimbulkan konflik, Jenis permasalahannya yaitu Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya HGU terlantar di Provinsi Bengkulu dan Bagaimana pelaksanaan penertiban HGU terlantar di Provinsi Bengkulu. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya HGU terlantar di Provinsi Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban HGU terlantar di Provinsi Bengkulu. Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris, karena materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi pelaksanaan Peraturan-peraturan yang berhubungan kajian terhadap lahan HGU terlantar di Provinsi Bengkulu, luas tanah di Provinsi Bengkulu adalah luas perkebunan besar 208.546 Ha, dari luas tersebut 35533 Ha terindikasi terlantar yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sumber daya manusia yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas di jajaran staf BPN Provinsi Bengkulu, pemilik HGU tidak memenuhi dan menjalankan ketentuan Perundang-undangan perkebunan yang ada, terjadinya alih komoditi dan lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan HGU, Adapun pelaksanaan penertiban HGU terlantar di Provinsi Bengkulu tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah khusunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tetang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut maka pihak Pemerintah Daerah harus lebih teliti dalam penertiban permasalahan HGU terlantar di Provinsi Bengkulu sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat kecil.

Actions (login required)

View Item