PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI STABAT SUMATERA UTARA

Pasaribu, Mike Tyson and Herlambang, Herlambang and Lidia, Br. Karo (2013) PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI STABAT SUMATERA UTARA. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text (Thesis) I,II,III,1-13-mik-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)
	Text (Thesis) IV,LAMP,1-13-mik-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Jumlah kasus pencurian dengan nilai benda-benda kecil yang sering diproses di Pengadilan cukup mendapat perhatian dari masyarakat umum. Masyarakat menganggap bahwa itu tidak adil bahwa perbuatan pidana yang dianggap ringan dihukum dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara berdasarkan Pasal 362 KUHP, karena nilai barang curian yang sangat kecil. Terkait dengan hal itu maka pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Stabat. Penarikan Sampel dilakukan dengan metode purpusive sampling, dengan mewawancarai Ketua Pengadilan Stabat, Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, dan Kasat Reskrim Polres Stabat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata, yang menggunakan kerangka berpikir Induktif ke deduktif dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung masih belum maksimal, dikarenakan masih adanya kasus tindak pidana ringan yang dalam penerapan hukumnya tidak mengunakan Peraturan Mahkamah Agung ini. Hambatan dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung ini ialah masih kurang ada kesepahaman antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam penerapannya. Dengan adanya MoU dalam forum Mahkumjapol maka Peraturan Mahkmah Agung ini dapat diterapkan secara maksimal. Sebaiknya pemerintah mengapresiasi Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi Undang-Undang atau segera merevisi KUHP dan KUHAP.

Actions (login required)

View Item