KEWENANGAN ADMINISTRASI PELABUHAN (ADPEL) BENGKULU DALAM PEMBERLAKUAN TARIF BONGKAR MUAT BATUBARA DI PERAIRAN PULAU TIKUS BENGKULU

Wiguna, Dani and Iskandar, Iskandar and Elektison, Somi (2013) KEWENANGAN ADMINISTRASI PELABUHAN (ADPEL) BENGKULU DALAM PEMBERLAKUAN TARIF BONGKAR MUAT BATUBARA DI PERAIRAN PULAU TIKUS BENGKULU. Undergraduated thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text (Thesis) I,II,III,1-13-dan-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (743kB)
	Text (Thesis) IV,1-13-dan-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (743kB)

Abstract

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Tujuannya, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan dan pendemokrasian pemerintahan, Asas inilah mendorong pemerintah daerah berkeinginan untuk juga mengelola pelabuhan sebagai sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah, dan membuat polemik tentang siapa yang berwenang menetapkan, mengelola dan memungut kontribusi jasa kepelabuhan di perairan pulau tikus bengkulu, Akan tetapi didalam melaksanakan keinginan tersebut, kadang kala pemerintah daerah membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan kewenangannya hal ini terlihat dari terbitnya peraturan Walikota Bengkulu No 17 tahun 2011 yang isinya menetapkan perairan pulau tikus bengkulu sebagai alternatif fungsi kepelabuhan, pelabuhan pulau baai bengkulu, serta keinginan Pemerintah Kota Bengkulu menarik uang kontribusi dari aktifitas Transhipment Batubara di perairan Pulau Tikus Bengkulu, hal ini mengakibatkan, peraturan tidak dapat diterapkan karena diluar kewenangannya. Disisi lain, kewenangan pengelolaan pelabuhan yang diberikan kepada Adpel Bengkulu dalam menarik pungutan dari setiap aktifitas pelabuhan pulau baai, terkendala oleh kondisi alur pelabuhan yang dangkal, sehingga aktifitas bongkar muat untuk kapal bertonase besar seperti pengangkutan batubara tidak bisa dilakukan di dalam pelabuhan, dan adpel bertindak diluar wilayah kerjanya akibat keadaan mendesak. Untuk diperlukan peraturan yang pemperjelas posisi perairan Pulau Tikus dijadikan suatu kawasan pelabuhan yang menyatu pengelolaannya dengan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. serta terjadi kesinergian kewenangan antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Actions (login required)

View Item