PERAN DAN KEDUDUKAN PERS DALAM NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Antony, Zacky and Herlambang, Herlambang and Elektison, Somi (2012) PERAN DAN KEDUDUKAN PERS DALAM NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNIB.

	Text (Thesis) I,II,III,1-13-zac-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (603kB)
	Text (Thesis) IV,V,1-13-zac-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (602kB)

Abstract

Perkembangan negara hukum yang berkarakter demokratis menunjukkan fakta bahwa belum sepenuhnya negara tersebut mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsanya. Yang terjadi justru, pilar-pilar demokrasi yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif terlibat persekongkolan dalam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga pilar tersebut di dalam praktiknya ternyata belum cukup memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Ketiga pilar di atas masih membutuhkan pilar lain sebagai penopang guna terciptanya check and balance. Di Indonesia, penyelewengan dalam pemerintahan yang kemudian dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga marak terjadi. Korupsi terjadi hampir di seluruh tingkatan birokrasi mulai yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat hingga ke daerah, dari yang tertutup sampai KKN yang terang-terangan. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan dan kedudukan pers sangat penting dalam sebuah negara hukum yang berkarakter demokratis. Tidak ada negara hukum yang demokratis tanpa ada pers yang bebas. Begitu juga sebaliknya, pers yang bebas hanya bisa tumbuh dalam negara hukum yang demokratis. Pers tidak bisa tumbuh dan berkembang dalam negara menganut sistem otoritritarian. Pers memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam negara hukum yang berkarakter demokratis. Prinsip-prinsip negara hukum negara demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat dan menekankan pentingnya pembagian kekuasaan untuk mencegah absolutisme, membutuhkan pers yang bebas guna terciptanya check and balance. Tanpa ada kontrol dari pers, praktik negara hukum bisa diterapkan dengan caracara yang otoriter dan melanggar HAM. Begitu pula dalam praktik pemerintahan, pilar-pilar demokrasi masing-masing eksekutif, legislatif dan yudikatif juga membutuhkan pengawasan guna mencegah terjadi penyelewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan dari pers, sama artinya membuka peluang terjadi korupsi di tubuh-tubuh pilar demokrasi. Adanya pengawasan dari pers pun, korupsi masih terjadi di butuh pilar-pilar demokrasi, apalagi bila tanpa ada pengawasan dari pers. Dalam perkembangan negara modern, tiga pilar demokrasi yang dikenal selama ini yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif belum cukup untuk menjalankan prinsip-prinsip utama negara hukum yakni memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Sebab, dalam praktiknya antara tiga pilar demokrasi tadi justru saling terlibat konspirasi atau persekongkolan yang merugikan rakyat dan negara. Oleh karena itulah, idealnya sebuah negara hukum dan demokrasi membutuhkan pilar penyanggah yaitu pers sebagai pilar keempat demokrasi. Hasil penelitian ini juga menggambarkan fakta bahwa kemerdekaan pers akan sangat tergantung dengan corak atau karakter pemerintahan yang berkuasa. Peran dan kedudukan pers termarginalisasi pada era orde lama dan orde baru, karena dua pemerintahan pada masa itu samasama berkarakter otoriter. Pers baru menemukan kemerdekaannya pada masa reformasi ditandai dengan amandemen Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Actions (login required)

View Item