PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNTUK KEPENTINGAN BISNIS DI ATAS TANAH WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Pratama, Septian and Salam, Adi Bastian and Dahwal, Sirman (2014) PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNTUK KEPENTINGAN BISNIS DI ATAS TANAH WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-sep.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (540kB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-sep.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (218kB) | Preview

Abstract

Wakaf merupakan suatu harta yang di wakaf untuk kepentingan bersama. Selama ini wakaf belum dimanfaatkan dengan baik atau diolah secara produktif. Akan tetapi saat ini wakaf sudah bisa dimanfaatkan atau diolah lebih produktif lagi. Pada skripsi ini, akan membahas kekuatan hukum wakaf yang didasari pada Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukumnya, status dan kedudukanya serta pelaksanaan wakaf pembangunan perumahan untuk kepentingan bisnis di atas tanah wakaf. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. Untuk kasus skripsi ini, penulis akan membahas seberapa kuat status wakaf dengan peruntukan untuk pembangunan perumahan atau kepentingan bisnis di atas tanah wakaf menurut Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Tanah Wakaf. Pembangunan diatas tanah wakaf dapat dikatakan sah jika sesuai dengan pasal 22 yaitu dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan. Status dan kedudukan bangunan di atas tanah wakaf merupakan hak sewa, pelaksanaannya diatur dalam peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, kemudian pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Undang undang Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006.

Actions (login required)

View Item