KEKUATAN PUTUSAN MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU TERHADAP PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA BENGKULU

Landa, Rully Medio and Herlambang, Herlambang and Ramadhani , Susi (2014) KEKUATAN PUTUSAN MUSYAWARAH MUFAKAT RAJO PENGHULU TERHADAP PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-rul.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (856kB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-rul.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (789kB) | Preview

Abstract

Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang masih memegang hukum adat di dalam penyelesaian permasalahan sehari-hari. Salah satu Dapek Salah yang sering terjadi di Kota Bengkulu ialah pelanggaran kesusilaan yakni perbuatan zina yang diselesaikan oleh Lembaga Adat Rajo Penghulu melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. Adapun Permasalahannya adalah: 1) Bagaimana kekuatan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu, 2) Apa saja hambatan dalam penerapan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: a). Untuk mengetahui kekuatan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu, b). Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu. Prosedur pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa kekuatan putusan dari musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu, dalam hal ini zina, terletak pada ada atau tidaknya pihak pelaku atau pihak korban yang melaporkan kembali perkara tersebut ke pihak Kepolisian. Adapun menjadi hambatan penerapan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota Bengkulu adalah: adanya ketidakhadiran pihak pelaku ataupun korban pada waktu pelaksanaan putusan atau sanksi adat, sebagian masyarakat merasa bahwa putusan tersebut belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, dan aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT sering ikut serta di dalam pelaksanaan putusan sanksi adat

Actions (login required)

View Item