RULE OF REASON YANG DIGUNAKAN OLEH KPPU DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP PELAYANAN JASA TAKSI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR (PUTUSAN KPPU NO. 18/KPPU-I/2009)

Andreas, Nico and Sofyan, Tito and Ambarini, Nur Sulistyo Budi (2014) RULE OF REASON YANG DIGUNAKAN OLEH KPPU DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP PELAYANAN JASA TAKSI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR (PUTUSAN KPPU NO. 18/KPPU-I/2009). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-nic.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (989kB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-nic.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview

Abstract

Setiap bandara dituntut untuk dapat memberikan jasa pelayanan kepada penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa transportasi umum darat maupun laut. Salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh pihak pengelola bandara adalah kenyamanan dalam penggunaan jasa taksi seperti halnya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pelayanan jasa taksi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini diindikasikan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga mendorong KPPU melakukan suatu upaya advokasi. Upaya advokasi oleh KPPU ini ditanggapi PT. Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin selaku pengelola, dengan membuka kesempatan berusaha bagi operator taksi lain, namun masih terdapat pembatasan. Hal ini dikarenakan pertimbangan terhadap keberadaan taksi Kopsidara yang lebih dulu beroperasi. KPPU dalam memutuskan perkara ini tidak menggunakan pendekatan per-se illegal namun menggunakan pendekatan rule of reason. Pokok permasalahan yang diteliti adalah mengenai alasan KPPU menggunakan pendekatan rule of reason dalam memutuskan perkara tersebut, serta mengenai ada/tidaknya aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang terwujud dalam Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan rule of reason memungkinkan Majelis Komisi untuk menganalisis lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan, karena tidak semua monopoli itu menimbulkan efek negatif. Putusan KPPU No. 18/KPPU- I/2009 juga telah berhasil mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun, secara empiris kepastian hukum belum sepenuhnya tercipta.

Actions (login required)

View Item