PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 PADA NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU

Fauzan, M. Daniel and Royan, Antory and Pebriyanti, Winda (2014) PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 PADA NARAPIDANA NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-dan.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-dan.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB) | Preview

Abstract

Pada pra penelitian ditemukan bahwa hanya satu orang narapidana narkoba yang mendapatkan Justice Collaborator (JC) dari setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya terdapat Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum tertentu sedangkan dalam aturan tidak dinyatakan adanya biaya dalam kepengurusan remisi terhadap narapidana manapun. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan menjelaskan faktor penghambat pemberian remisi pada narapidana narkoba. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan tentang remisi dan tindak pidana narkoba. Selanjutnya data diolah dengan tahapan editing dan coding data yang kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif, kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan yang ada dan di laporkan dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi pada narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, karena terdapat pungutan liar dalam kepengurusan remisi. Faktor penghambatnya adalah sulit mendapatkan Justice Collaborator (JC), kurang transparan dalam pemenuhan syarat remisi, kurang koordinasi antara pihak Lapas dengan pihak penyidik, dan tidak ada keseragaman format Justice Collaborator yang dikeluarkan oleh penyidik.

Actions (login required)

View Item