Rohmawati, Evi and Herlambang, Herlambang and Utami, Ria Anggraeni (2014) PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DIKOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
|
Archive (Thesis)
I,II,III,II-14-evi.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB) | Preview |
|
|
Archive (Thesis)
IV,V,LAMP,II-14-evi.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB) | Preview |
Abstract
Mengamati permasalahan Jamninan Sosial Tenaga Kerja yang terjadi di Kota Bengkulu selama ini, Peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA dalam pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana jamsostek, yang mempunyai tugas dan fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap tindak pidana jamsostek perlu di tingkatkan karena tindak pidana jamsostek masih saja terjadi di Kota Bengkulu. Namun sepertinya pelanggaran itu menjadi suatu hal yang lazim dan membudaya di lingkungan perusahaan. Sebagai contoh pekerja tidak diberikan jaminan sosial oleh perusahaan, namun hal ini tidak pernah ada yang berani melaporkan.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu. DAN Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data diperoleh dengan wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan tentang tindak pidana Jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA Terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu, apa bila perusahan tersebut terbukti melakukan pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja oleh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA lebih mengutamakan upaya mediasi, namun apa bila perusahaan tersebut tidak bisa diselesaikan secara mediasi DISNAKERPORA berkerjasama atau koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu seperti melakukan penangkapan atau penahanan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana jamsostek. Dan yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu yakni kurangnya perhatian dari pemerintah daerah yakni dari sisi pendanaan penyidikan atau pun pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPORA tidak memadai, sosialisai dari pemerintah terhadap pemilik perusahan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja dan pemilik perusahaan tidak menikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial, serta peran serta pekerja perusahan dalam melaporkan perusahan tersebut melanggar tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja.
Item Type: | Thesis (Undergraduated) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | 023 Dody Sahdani |
Date Deposited: | 13 Oct 2014 10:44 |
Last Modified: | 13 Oct 2014 10:44 |
URI: | http://repository.unib.ac.id/id/eprint/8899 |
Actions (login required)
View Item |