KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Muhammad, Brilian and Somi, Elektison and Komar, M. Yamani (2014) KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-bri.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-bri.FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview

Abstract

Pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan dalam Negara Hukum. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas yang mengharuskan Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terdiri atas pertanggungjawaban politik, hukum dan ekonomi. Gubernur selaku kepala daerah merupakan pejabat negara yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangannya yang diperoleh secara atribusi. Salah satu penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuanagan (BPK). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerinatah atas pelaksanaan anggaran belanja daerah sebagaimana diatur dalam paket undang-undang Keuangan Negara. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melalui penyesuaian penelitian pada ruang lingkup dan identifikasi masalah kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2012 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berindikasi dalam penyajian saldo dan aset daerah dapat merugikan negara.

Actions (login required)

View Item