PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2012

Eliya, Zeka and Karo, Lidia Br. and Eryke, Herlita (2014) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2012. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-zek-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) IV,LAMP,I-14-zek-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada setiap proses pelaksanaan Pemilihan Umum, hampir selalu terjadi pelanggaran, dan tidak jarang sering terjadinya tindak pidana pemilu, begitu juga halnya yang terjadi pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012. Pada Pemilihan Umum ini, telah terjadi suatu tindak pidana yaitu kasus black campaign (selebaran gelap) yang dilakukan oleh masyarakat yang telah diproses dengan waktu yang singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012 serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2012. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara kepada informan, dan data diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang menempatkan Panwaslu sebagai gardu terdepan untuk menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran, kemudian Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012 hambatan yang dialami secara umum adalah karena waktu yang sangat singka

Actions (login required)

View Item