KAJIAN TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DALAM KOTA BENGKULU

Utami, Methalia P. Roza and Amancik, Amancik and Septaria, Ema (2014) KAJIAN TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DALAM KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) IV,V,I-14-met-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-met-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB) | Preview

Abstract

Kedudukan Peraturan Walikota Bengkulu No 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Kota Bengkulu, dalam mewujudkan Perda dengan tujuan yang hendak dicapai. Maka Perda Kota Bengkulu yang sebelumnya belum ada sedangkan peraturan Bupati atau Walikota merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah Kabupaten/kota. Selain itu juga materi muatan dalam Peraturan Walikota Bengkulu tersebut perlu dikaji dengan seksama apakah sudah sesuai dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang‐Undangan. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalah yang dibahas adalah kedudukan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Kota Bengkulu di dalam hirarki perundang-undangan dan materi muatannya ditinjau dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Pada hasil peneltian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan peundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota berkedudukan di bawah Undang-Undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dalam Kota Bengkulu kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah. Pada materi muatan Peraturan Walikota ini, penerapan sanksi pada Peraturan Walikota ini tidak sesuai dengan asas “dapat dilaksanakan”, karena sanksi diberikan pada pimpinan lembaga dan atau badan yang melanggar berupa penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan izin. Sedangkan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok merupakan tempat-tempat pelayanan publik, apabila sanksi tersebut diterapkan, maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap pembetukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan efektivitas peraturan perundangan-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Actions (login required)

View Item