PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KOTA BENGKULU

Pernando, Irsan and Adyan, Antory Royan and Rahmasari, Helda (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-irs-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) IV,LAMP,I-14-irs-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan tentang perdagangan orang. Selanjutnya data diolah dengan dengan tahapan editing dan coding yang kemudian dilakukan analisis kualitatif, yang kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan adalah berupa pemenuhan hak-hak korban, pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, penjatuhan hukuman pidana dan denda serta restitusi, advokasi, serta rehabilitasi atas pemulihan trauma dan penderitaan psikis. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan adalah sarana dan prasarana pemenuhan hak korban, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan kurangnya tingkat empati yang ada di dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item