PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI KOTA BENGKULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA PT. WAHYU SEPTIAN DAN PT. NARENDRA DEWA YOGA)

Sianturi, Arfindo and Somi, Elektison and Meliala, Katamalem S. (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI KOTA BENGKULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA PT. WAHYU SEPTIAN DAN PT. NARENDRA DEWA YOGA). Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) IV,I-14-arf-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-arf-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview

Abstract

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh karena adanya indikasi lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing di Kota Bengkulu khususnya pada PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa Yoga dapat dilihat dari adanya penyimpangan terhadap hak-hak dasar pekerja, antara lain: Upah yang diberikan lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi Bengkulu, tidak adanya perjanjian kerja secara tertulis serta tidak adanya jaminan kelangsungan kerja. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang diberikan oleh PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa Yoga, dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Bengkulu dan Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitiann yuridis empiris/sosiologis dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Dari hasil pembahasan diketahui bahwa pada PT. Wahyu Septyan masih terdapat penyimpangan dimana perjanjian kerja yang dibuat adalah dalam bentuk PKWT padahal jenis pekerjaan seperti security dan cleaning service adalah jenis pekerjaan tetap sehingga harus dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Disamping itu PT. Wahyu Septyan tidak mencatatkan perjanjian kerja tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing secara preventif tidak terwujud. Sedangkan pada PT. Narendra Dewa Yoga terdapat beberapa pelanggaran yaitu: Upah yang diberikan Yoga kepada pekerja outsourcing Tidak sesuai Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta masih ada pekerja outsourcing yang tidak terdaftar dalam Jamsostek, sehingga perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan bagi pekerja outsourcing tersebut tidak terlaksana. Perlindungan hukum yang diberikan oleh SPSI Kota Bengkulu terhadap pekerja outsourcing pada PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa Yoga belum terwujud karena pada kedua perusahaan outsourcing tersebut SPSI tidak mempunyai anggota. Hal ini dikarenakan tidak adanya para pekerja dari PT. Wahyu Septyan dan PT. Narendra Dewa Yoga yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota SPSI. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu belum dirasakan oleh para pekerja PT.Wahyu Septyan dan PT.Narendra Dewa Yoga karena hak-hak dasar para pekerja tersebut belum diberikan oleh perusahaan. Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu juga masih lemah untuk menindak kedua perusahaan tersebut yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang beralaku.

Actions (login required)

View Item