KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU

Riyadi, Ahmad and Yamani Komar, M. and Suryaningsih, PE. (2014) KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) IV,LAMP,I-14-ahm-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-ahm-FK.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB) | Preview

Abstract

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengamanatkan penyerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah. Berdasarkan undang- undang tersebut, paling lambat 1 Januari 2014 PBB-P2 akan beralih pengelolaannya yang semula pajak pusat (dikelola oleh Ditjen Pajak, Kemenkeu) menjadi pajak daerah (dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota). Pemerintahan Kota Bengkulu setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Ketidakpatuhan dalam membayar PBB pada tahun 2013 sebanyak 80% wajib pajak dari total wajib pajak yang berada di Kota Bengkulu meningkat dari tahun 2012 yang hanya sebesar 66,7% wajib pajak. Apa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu dalam mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah belum adanya peralihan kewenangan untuk proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; pemerintah daerah belum membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai PBB-P2; tidak sampainya SPPT ke wajib Pajak dikarenakan alamat wajib pajak telah berubah, dan wajib pajak tidak berada di wilayah objek pajak; kesadaran wajib pajak masih rendah; tidak adanya tanggung jawab petugas yang mengantar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); data yang tidak akurat mengenai subjek pajak, objek pajak dan nilai objek pajak sehingga menyulitkan pemberian SPPT kepada wajib pajak; ekonomi masyarakat pada umumnya yang berpenghasilan rendah dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah; belum dinikmatinya oleh sebagian masyarakat mengenai pelayanan umum yang baik dan manfaat pembayaran pajak untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana serta pembangunan daerah.

Actions (login required)

View Item