STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR PERKARA 409/PID.B/2012/PN.BKL DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Oktaviani , Levy and Royan, Antori and Utami, Ria Anggraeni (2014) STUDI KASUS PUTUSAN BEBAS TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR PERKARA 409/PID.B/2012/PN.BKL DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Preview	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-lev-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (13MB) | Preview
Preview	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,I-14-okt-FH.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (86MB) | Preview

Abstract

Dalam perkara pidana narkotika Nomor 409/PID.B/2012/PN.BKL majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, padahal ancaman pidananya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkotika No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl serta untuk mengetahui penerapan putusan bebas tindak pidana narkotika No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian studi kasus yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, bahan hukum diperoleh dengan cara menginventarisasai dan mengoleksi peraturan peundang- undangan yang erat kaitannya dengan putusan bebas dalam putusan perkara pidana No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl, untuk melengkapinya sebagai bahan penunjang, diperlukan data yang bersifat wawancara. Setelah bahan hukum sekunder, dikumpulkan, selanjutnya diseleksi serta disempurnakan agar diperoleh kebenaran bahan hukum setelah lengkap diklasifikasikan kedalam susunan tertentu secara sistematis. Dalam perkara pidana narkotika Nomor 409/PID.B/2012/PN.BKL yang pada pertimbangan hukumnya bahwa adanya ketidak cermatan dan ketidak telitian dari Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan nota tuntutan. Penerapan putusan bebas (Vrijspraak) yang dilakukan oleh majelis hakim perkara pidana No : 409/Pid.B/2012/PN.BKL tidaklah tepat. Majelis Hakim seharusnya memutus Terdakwa secara murni dari segala dakwaan/tuntutan pidana (ontslag van rechtvervolging), jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Actions (login required)

View Item