ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU

Kurniadi , Niko and Ridwan, Nurazi and Iskandar, Zulkarnain (2014) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-nik-FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,I-14-nik-FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota merupakan informasi yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance). Hasil analisis kinerja keuangan tersebut juga dapat digunakan untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah Pemerintah Kabupaten/Kota berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah yang akan berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyusunan dan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada masa mendatang, maka penulis tertarik untuk meneliti kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi, sehingga akan diketahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan dari seluruh Kabupaten/Kota tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan daerah pada rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu data laporan keuangan dari kesebelas Kabupaten/Kota tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tahun 2009 s.d 2012. Analisis data menggunakan uji statistik Kruskall-Wallis. Hasil penelitian menunjukkan (1) rasio kemandirian keuangan daerah dari satu Pemerintah Provinsi, satu Pemerintah Kota, dan sembilan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bengkulu diketahui satu daerah (9,09%) dengan kriteria sedang dan sepuluh daerah (90,91%) dengan kriteria sangat rendah. Provinsi Bengkulu dengan rasio tertinggi (33,82%) dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan rasio terendah (1,23%); (2) rasio efektivitas keuangan daerah dari satu Pemerintah Provinsi, satu Pemerintah Kota, dan sembilan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bengkulu diketahui tiga daerah (27,27%) dengan kriteria sangat efektif dan delapan daerah (72,73%) dengan kriteria efektif. Kabupaten Bengkulu Utara dengan rasio tertinggi (103,51%) dan Provinsi Bengkulu dengan rasio terendah (94,83%); (3) rasio efisiensi keuangan daerah dari satu Pemerintah Provinsi, satu Pemerintah Kota, dan sembilan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bengkulu diketahui empat daerah (36,36%) dengan kriteria cukup efisien dan tujuh daerah (63,64%) dengan kriteria tidak efisien. Kabupaten Mukomuko dengan rasio tertinggi (86,92%) dan Kabupaten Kaur dengan rasio terendah (95,10%); (4) rasio keserasian belanja daerah dari satu Pemerintah Provinsi, satu Pemerintah Kota, dan sembilan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bengkulu diketahui dua daerah (18,18%) dengan kriteria sedang dan sembilan daerah (81,82%) dengan kriteria tidak serasi. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rasio tertinggi (83,71%) dan Kabupaten Kepahiang dengan rasio terendah (64,03%); dan (5) Uji Kruskall- Wallis menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,999 (> 0,5). Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan hendaknya perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan pada kesebelas daerah di Provinsi Bengkulu, selain itu dapat dijadikan sebagai masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dioptimalkannya potensi pendapatan yang dimiliki dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif. Selain itu dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikuur dengan indikator PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dalam hal ini, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan berkala kepada masyarakat mengenai arti penting partisipasi mereka dalam pembangunan. Perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan menambahkan jumlah indikator rasio keuangan, seperti a) Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD, b) DSCR (Debt Service Coverage Ratio), dan c) Rasio Pertumbuhan yang terdiri atas Rasio Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan, dan Rasio PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), sehingga dapat diketahui kinerja keuangan masing-masing daerah secara lebih akurat, sehingga hasilnya benar-benar dapat dijadikan sebagai bahan masukan (kontribusi) bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kinerja keuangannya.

Actions (login required)

View Item