ANALISIS PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Ratnaningsih, Lenni and Lizar , Alfansi and Merri , Anitasari (2014) ANALISIS PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-len-FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,I-14-len-FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (4MB)

Abstract

Pemerintahan Desa di Indonesia, pada saat ini telah berkembang namun permasalahan pemerintah desa semakin banyak dan kompleks, banyak kegiatan yang ada di Desa yang harus dilakukan dengan dana yang tidak sedikit, misalnya pembangunan jalan sentral pertanian, pembangunan irigasi, pembangunan pusat kesehatan, dan lain-lain. Dengan pengetahuan para aparat pemerintahan desa yang masih sangat kurang, sering kali para pemerintah desa menyalahkan pihak pemerintah Kabupaten. Padahal hal-hal tersebut dapat diatasi jika aparat pemerintah desa mengerti pengalokasian dan pengelolaan dari keuangan desa. Pengalokasian serta pengelolaan dari keuangan desa bisa optimal dan lebih terarah. Terutama dalam meningkatkan kemampuan pendapatan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalokasian dan pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bengkulu Tengah dari Tahun 2009-2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitaf dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian selama Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 ternyata di Kabupaten Bengkulu Tengah masih 100% (seratus persen) digunakan untuk biaya belanja pegawai dan operasional pemerintahan desa. Padahal seharusnya menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa penggunaan ADD adalah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan desa serta 70% (tujuh puluh persen) untuk belanja pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan insfrastruktur desa. Sedangkan untuk pengelolaan ADD diperoleh dari hasil pengelolaan kuesioner diperoleh rata- rata skor sebesar 3,15 dan berada pada kualifikasi sudah cukup sesuai dengan pedoman aturannya yaitu Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penggelolaan Keuangan Desa. Hanya saja disetiap proses pengelolaan ADD masih banyak yang perlu diperhatikan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu, yaitu: a. Kebijakan dalam penentuan besarnya rancangan pengalokasian ADD dengan menggunakan azas adil dan merata. Azas merata 60% dari ADD dan 40% untuk azas adil. b. Pemberian wewenang kepada Pemerintah Desa untuk membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa agar memudahkan Aparatur Pemerintah Desa melakukan pencairan ADD. 9 c. Penentuan kebijakan penggunaan anggaran ADD yang sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa sedangkan 70% untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan insfrastruktur di desa. d. Melakukan Pelatihan kepada pengelola ADD/Aparatur Pemerintah Desa mengenai pertanggungjawaban ADD. Karena pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. e. Melakukan Pelatihan kepada pengelola ADD/Aparatur Pemerintah desa mengenai administrasi pelaporan ADD. Bentuk pelaporan atas kegiatan- kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD terdiri dari laporan berkala setiap bulan dan laporan akhir penggunaan ADD. f. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pengelola ADD/Aparatur Pemerintah Desa mengenai penyelenggaraan keuangan desa.

Actions (login required)

View Item