EVALUASI PELAKSANAAN PEMEKARAN DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

Januarsyah, Dedi and Retno , Agustina Ekaputri and Benardin, Benardin (2014) EVALUASI PELAKSANAAN PEMEKARAN DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-ded.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (162kB)
	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-ded.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (279kB)

Abstract

Dalam rangka mensukseskan pembangunan desa, sangat tergantung pada kemampuan masyarakat dengan mendapatkan dukungan dan pembinaan pemerintah, dalam mendayagunakan fungsi dan perananya sebagai perencana pembangunan, terutama ditingkat desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa meliputi semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Proses Pelaksanaan Pemekaran Desa dalam Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2007/2008, dan untuk mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Pemekaran Desa dalam Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2007/2008. Penelitian menggunakan data sekunder dengan menganalisis table-tabel yang didapat dari hasil penelitian (analisis deskriptif), sedangkan analisis data primer menjelaskan hasil wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan pemekaran desa sebaiknya dilakukan dengan cara seksama, dan sesuai dengan aturan yang ada tidak boleh da pengecualian atau kekurangan syarat, dan sebaiknya desa induk di ajak duduk bersama untuk membahas masalah pemekaran sehingga tidak terjadi konflik. Didalam pelaksanaan dan peninjauan di Desa yang akan dimekarkan sebaiknya pemerintah harus terjun langsung kelapangan bersama-sama dengan masyarakat desa pemekaran dan desa induk untuk menyamakan persepsi. Pemekaran di Kabupaten Musi rawas telah sesuai dengan mekanisme yang ada, sehinggatidak ada yang menyalahi aturan. Namun Demikian pemerintah harus bekerja keras lagi di dalam membantu desa yang baru di mekakan agar maksud dan tujuan pemekaran dapat tercapai dengan baik. Setelah adanya pemekaran Desa system Pemerintah Desa tidak terlalu berubah karena harus sejalan dengan peraturan yang ada. Sedangkan pembangunan didesa yang baru di mekarkan terus dilakukan secara berkala walaupun berjalan agak lamban dan belum terpenuhi secara keseluruhan. Didalam pelaksanaan proses pemekaran Desa di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan data-data yang ada, dari ke 5 Desa yang penulis teliti hanya tiga desa yang memenuhi persyaratan, sedangkan ke dua Desa lainnya kurang memenuhi persyaratan. Temuan tersebut merupakan salah satu kenyataan yang harus dibenahi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Oleh sebab itu sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan verifikasi persyaratan pemekaran desa dengan baik dan seksama, serta sesuai dengan aturan yang ada tidak boleh ada pengecualian atau kekurangan syarat. Agar tidak terjadi konflik dikemudian hari maka desa induk di ajak duduk bersama untuk membahas masalah pemekaran. Didalam pelaksanaan dan peninjauan di Desa yang akan dimekarkan sebaiknya pemerintah desa pemekaran dan Desa Induk untuk menyamakan persepsi. Pemerintah daerah harus terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap desa yang dimekarkan, dan menindak lanjuti secara cepat apabila terjadi kendala didesa pemekaran, apalagi berdasarkan temuan diatas, kemungkinan besar akan banyak permasalahan yang akan ditemui dilapangan, karena desa yang dimekarkan sebagian besar tidak memenuhi persyaratan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas harus melakukan pembangunan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan Desa Pemekaran secara adil dan merata, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemekaran dapat tercapai dengan baik

Actions (login required)

View Item