ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT (STUDI DESKRIPTIF TENTANG LEGALITAS PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT DI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

Heryanti, Meri and Achmad , Aminudin and Jarto , Tarigan (2014) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT (STUDI DESKRIPTIF TENTANG LEGALITAS PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT DI KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-mer.FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (7MB)
	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-mer.FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (8MB)

Abstract

Analisis implementasi (pelaksanaan) kebijakan kehutanan dalam pengelolaan Hutan Rakyat, terutama di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam proses implementasinya. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan tersebut bagi masyarakat, pihak pelaksana, pembuat kebijakan, dan stakeholders-nya, dimana analisis implementasi kebijakan ini juga penting dilakukan dalam rangka mengurangi aktivitas illegal logging di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini yang dipilih oleh penulis dengan judul ”ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT (Studi Deskriptif tentang Legalitas Pengangkutan Kayu Rakyat di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prosedur terbaru permohonan legalitas pengangkutan Kayu Rakyat pada Tahun 2012 di Kecamatan Kedurang tersebut, pada (1) Sosialisasi prosedur permohonan legalitas pengangkutan Kayu Rakyat; (2) Kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur permohonan legalitas pengangkutan Kayu Rakyat; (3) Pelayanan penerbitandokumen SKAUpengangkutan kayu rakyat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, pengamatan di lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakanmodel analisis interaktif Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sosialisasi prosedur terbaru permohonan legalitas pengangkutan Kayu Rakyat pada Tahun 2012 di Kecamatan Kedurang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman beberapa masyarakat kedurang, pemegang dokumen legalitas kayunya, Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, dan Petugas Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga mereka selalu mentaati peraturan tersebut dan melaksanakan ketertiban administrasi dengan melengkapi dokumen legalitas kayu tersebut, dimana sosialisasi prosedur terbaru ini telah diadakan oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Implementasi sosialisasi prosedur terbaru tersebut kepada masyarakat dilakukan secara tidak merata, itu berarti bahwa ada masyarakat yang mengetahui dan ada masyarakat yang tidak mengetahui sosialisasi tersebut. (2) Tingginya tingkat kesadaran masyarakat kedurang sebagai dampak dari implementasi kebijakan kehutanan dalam pengelolaan Hutan Rakyat tentang prosedur terbaru permohonan legalitas pengangkutan Kayu Rakyat pada Tahun 2012 di Kecamatan Kedurang diketahui dengan tingginya ketaatan dan ketertiban dari Pihak Pelaksana kebijakan tersebut, masyarakat kedurang, dan pengusaha kayu tersebut dalam proses administrasi dan kelengkapan legalitas kayunya. Selain itu, tingginya tingkat kesadaran masyarakat ini diindikasikan dengan rendahnya keterlibatan masyarakat kedurang terhadap kasus-kasusillegal logging di dalam kawasan hutan kecamatan ini sejak berlakunya prosedur terbaru pada Tahun 2012 tersebut. (3) Pelayanan penerbitan dokumen SKAU pengangkutan Kayu Rakyat sejak berlakunya peraturan terbaru pada Tahun 2012 di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan dengan baik yang berdasarkan pada beberapa peraturan negara Indonesia yang berlaku. Hal ini dapat diamati dan diketahui pada proses pelayanan administrasinya yang tertib. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pembahasan penelitian ini menemukan bahwa implementasi prosedur terbaru permohonan legalitas pengangkutan kayu tersebut telah dilaksanakan dengan baik yang berdasarkan padaperaturan yang berlaku resmipada tiga aspek tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut: a. Implementasi prosedur terbaru permohonan legalitas pengangkutan Kayu Rakyat pada Tahun 2012 di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan dengan baik, pada (1) Sosialisasi prosedur permohonan legalitas pengangkutan kayu rakyat; (2) Kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur permohonan legalitas pengangkutan kayu rakyat; (3)Pelayanan penerbitan dokumen SKAUpengangkutan kayu rakyat. b. Bentuk kebijakan publik di Bidang Kehutanan sebagai pedoman yang telah digunakan oleh Pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dalam implementasi prosedur terbaru permohonan legalitas pengangkutan Kayu Rakyat pada Tahun 2012 di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hasil Hutan; 4. Kebijakan publik di Bidang Kehutanan yang dapat langsung dioperasionalkan, misalnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak(berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2012).

Actions (login required)

View Item