PENERAPAN PRINSIP EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DI KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BENGKULU

Susanti, Neti and Khairil, Khairil and Achmad, Aminudin (2014) PENERAPAN PRINSIP EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DI KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,I-14-net-FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)
	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-net-FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Pelayanan publik di bidang perizinan merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang krusial karena sering bersentuhan dengan masalah efisiensi baik efisiensi waktu maupun biaya. Masalah yang selalu mengemuka dan dirasakan oleh beberapa kalangan usahawan dalam mengurus izin usaha yakni berkaitan dengan penerapan efisiensi pelayanan, di mana masyarakat kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang dirasakan berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan dan kepastian waktu dalam proses dan penyelesaian, dan adanya biaya ekstra yang dikeluarkan. Penelitian yang dipilih oleh penulis berjudul Penerapan Prinsip Efisiensi Pelayanan Publik Bidang Perizinan Kegiatan Usaha Perekonomian Di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu. Permasalahan yang menjadi objek kajian yaitu mengkaji masalah penerapan prinsip efisiensi dalam pelayanan publik bidang perizinan, dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh aparatur Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu dalam menerapkan prinsip efisiensi pelayanan publik bidang perizinan, serta mengukur persepsi pengguna jasa pelayanan publik terhadap kinerja pelayanan publik bidang perizinan pada KantorBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dan hambatan penerapan prinsip efisiensi dalam pelayanan publik bidang perizinan pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu, dan menjelaskan persepsi pengguna jasa pelayanan publik terhadap kinerja pelayanan publik bidang perizinan pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu dalam memberikan pelayanan perizinan bidang perizinanusaha perekonomian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan memberikan deskripsi atas penerapan prinsip efisiensi pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur daerah di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokan atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menerapkan teknik observasi dan wawancara mendalam (depth- interview), sedangkan pengumpulan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi komponen-komponen prinsip efisiensi, persepsi pengguna jasa dan kendala penerapan prinsip efisiensi pelayanan publik. Informan dalam penelitian ini mencakup semua aparatur daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu dan masyarakat yang pernah memanfaatkan jasa pelayanan perizinan pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi dalam pelayanan publik bidang perizinan pada Kantor BPPT Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik yaitu berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 12A Tahun 2009 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pada BPPT Kota Bengkulu, yang di dalamnya sudah mengatur mengenai efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Pengaturan efisiensi dari segi waktu pelayanan, ditetapkan lamanya waktu penyelesaian maksimum untuk setiap jenis izin yang dimohon oleh pelanggan, dan pengaturan efisiensi biaya didasarkan jaminan kepastian hukum biaya yang harus dibayar pemohon izin. Hambatan yang dihadapi oleh aparatur Kantor BPPT Kota Bengkulu dalam upaya menerapkan prinsip efisiensi dalam pelayanan perizinan meliputi hambatan yang berkaitan dengan masalah kewenangan pembuatan dan penandatangan naskah izin; hambatan karena kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemda Kota Bengkulu, yakni kebijakan mutasi pejabat dan staf, sehingga mengganggu kinerja pelayanan perizinan; hambatan karena kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang menghambat kecepatan penyelesaian perizinan; hambatan karena masih adanya kekosongan perangkat hukum berupa Peraturan daerah Kota Bengkulu yang mengatur tentang biaya atau tarif perizinan; danhambatan yang berakitan dengan masalah kesadaran masyarakat pengguna jasa pelayanan. Persepsi masyarakat pelanggan terhadap mutu pelayanan publik bidang perizinan pada Kantor BPPT Kota Bengkulu, terhadap waktu penyelesaian perizinan, sebagian besar menyatakan pelayanan tepat waktu, dan tidak ada keluhan pelanggan; terhadap biaya penyelesaian perizinan, sebagian besar menyatakan biaya sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan, dan tidak ada biaya tambahan; terhadap keterbukaan informasi pelayanan perizinan, semua pelanggan menyatakan sangat terbuka; terhadap kejelasan persyaratan perizinan, semua informan menyatakan sangat jelas; terhadap akurasi produk pelayanan perizinan, semua informan menyatakan sangat baik dan tidak ada keluhan pelanggan; terhadap tanggungjawab aparatur pelayan perizinan, semua informan menyatakan sangat bertanggungjawab; terhadap kedisiplinan pelayanan perizinan, sebagian besar pelanggan menyatakan cukup disiplin, dan terhadap kenyamanan lingkungan pelayanan perizinan, sebagian besar menyatakan kurang nyaman. Peneliti menyarankan sebaiknya dalam keputusan pengangkatan pejabat dan staf di lingkungan BPPT Kota Bengkulu, diterapkan perlakuan khusus, yakni dengan menetapkan masa jabatan tertentu, sehingga tidak terganggu oleh kebijakan mutasi yang sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Actions (login required)

View Item