IMPLEMENTASI PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

Supardi , Supardi and Herawan, Sauni and Elektison, Somi (2014) IMPLEMENTASI PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,I-14-sup-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (634kB)
	Archive (Thesis) I,II,III,I-14-sup-FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (634kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bengkulu Tengah dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan yaitu metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, implementasi penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu a) Dalam penetapan besarnya ganti kerugian dibentuknya Tim Pelaksana Pengadaan Tanah yang disebut dengan Tim Sembilan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian ganti kerugian telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31, b) persiapan penetapan besarnya ganti kerugian telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, c) penetapan besarnya gantinya kerugian dilakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 29, d) hasil penilaian besarnya ganti kerugian telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (2), e) nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dilakukan berdasarkan harga tanah di daerah setempat. Dalam UU No. 2 Tahun 2012 tidak terdapat satu pasal pun yang menjelaskan mengenai ketentuan dalam penetapan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah, f) penetapan ganti kerugian dilakukan melalui musyawarah penetapan ganti kerugian oleh Tim Sembilan, dan g) pemberian ganti kerugian telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36. Kedua, kendala yang dihadapi dalam implementasi penetapan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi a) pemilihan ketentuan dalam penetapan ganti kerugian yang diberikan oleh Pihak/Instansi yang membutuhkan tanah kepada pemilik tanah dan b) ketersediaan dana dari Pihak/Instansi yang membutuhkan tanah yang tentunya menginginkan besarnya nilai yang diberikan kepada pemilik tanah sekecil mungkin, sebaliknya pemilik tanah menginginkan besarnya nilai ganti kerugian atas tanah miliknya sebesar mungkin.

Actions (login required)

View Item