ANALISIS PEMBIAYAAN JAMKESKOT BENGKULU TERHADAP TAGIHAN JAMKESKOT RSUDM YUNUS BENGKULU

Hartati, Nelli and Kamaludin, Kamaludin and Sri , Adji Prabawa (2014) ANALISIS PEMBIAYAAN JAMKESKOT BENGKULU TERHADAP TAGIHAN JAMKESKOT RSUDM YUNUS BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-nel.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)
	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-nel.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Analisis biaya Jaminan kesehatan sangat berguna pada penganggaran dan pendanaan dalam meningakatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat yang dilayani akan terbantu. Bagaimana nasib masyarakat miskin yang tidak mendapat jaminan? Salah satu kewajiban Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Wujud pelaksanaan kewajiban tersebut adalah JAMKESMAS & JAMKESKOT, namun dalam pelaksanaannya terjadi gap / selisih antara dana JAMKESKOT yang tersedia dengan dana JAMKESKOT yang dibutuhkan (tagihan pelaksanaan JAMKESKOT oleh RSUDM. Yunus). Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi realisasi dana JAMKESKOT dan ketersediaan dana JAMKESKOT dan Menganalisis penyebab terjadinya perbedaan antara realisasi dan ketersediaan dana JAMKESKOT. Adapun Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, untuk menjawab tujuan penelitian 1. Untuk menjawab tujuan penelitian 2. Dengan wawancara pada pihak yang relevan tentang permasalahan gap, prosedur, perencanaan, kebijakan, komitmen dan realisasi, Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah daerah Kota serta Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu Kota Bengkulu, unit analisisnya Bidang Anggaran DPPKA dan Bidang Kesra serta RSUDMY Bengkulu Data yang diperlukan adalah data primer dari wawancara dengan pihak yang terkait (DPPKA, Kesra Kota Bengkulu, RSUDMY), data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dikumpulkan data Tahun Anggaran 2012-2013 diperoleh dibahas secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa tagihan RSUDMY cukup fantastis sebesar Rp.3.172.601.660. sedangakan tagihan yang sudah dibayarkan oleh PEMKOT Rp.1.397.235.096. Jadi tagihan JAMKESKOT yang belum dibayarkan berdasarkan tagihan RSUDM.Yunus. Rp.2.315.366.564 tagihan selama tahun 2012. Permasalahan gap / selisih ditinjau dari tagihan RSUDMY, ketersediaan dana APBD, prosedur penganggaran,kebijakan, komitmen, dan realisasi, pada tagihan RSUDMY terdapat perbedaan penerapan Perjanjian Kerjasama dan ketersediaan dana APBD dimana selisih anggaran yang tidak dibayarkan karena anggaran tidak cukup, namun tahun 2013 telah menganggarkan namun tidak dilakukan pencairan karena Perjanjian Kerjasama sudah berakhir, dari prosedur penganggaran dimana prosedur penggaran belum sesuai dengan langkah-langkah yang benar, Perencanaan anggaran, belum melibatkan pihak terkait unit pelayan kesehatan (UPK) sehingga yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan karena tahap ini penting dalam siklus anggaran, dapat dilakukan melalui pendekatan top down budget planning, Kebijakan, yang belum didukung sepenuhnya oleh penganbik kebujakan. Penentuan kebijakan anggaran (butget policy), penentuan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan proses politik, sebab kebijakan anggaran berisi target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang disertai dengan proyeksi pendapatan, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, Komitmen, RSUDMY dan PEMDA Kota tidak dilaksanakan sesuai perjanjian walaupun diikat komitmen / perjanjian kerja sama tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program bantuan biaya Jaminan Kesehatan Kota (JAMKESKOT) Kota Bengkulu Tahun 2012 didalamnya berisikan 15 pasal. Maka pada kenyataan dari perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PEMDA dan RSUDMY banyak hal yang tidak terealisasi sesuai kesepakatan. Realisasi anggaran yang belum sesuai tagihan dimana realisasi adalah peoses atau perwujudan atau pelaksanaan yang menjadi nyata. Menyamakan persepsi perhitungan tagihan sehingga dapat dilaksanakan oleh Pihak RSUDMY. Dimana tagihan disesuaikan dengan ketentuan kesepakatan yang telah disepakati, Pihak PEMKOT. Harus membayarkan sisa tagihan sesuai kesepakatan setelah menyamakan persepsi dan penghitungan sesuai dengan kesepakatan, menjalankan prosedur penggaran sesuai dengan langkah - langkah yang benar. Perencanaan anggaran, melibatkan pihak terkait unit pelayan kesehatan (UPK) sehingga yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan karena tahap ini penting dalam siklus anggaran, dapat dilakukan melalui pendekatan top down budget plannin. Kebijakan, pengambil kebijakan tidak haya mengdepankan potik dalam pengambilan kebijakan karena kesehatan merupakan tanggaung jawab pemerintah untuk pemenuhannya. Penentuan kebijakan anggaran (butget policy), penentuan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan bukan hanya merupakan proses politik, sebab kebijakan anggaran berisi target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang disertai dengan proyeksi pendapatan, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Komitmen, RSUDMY dan PEMDA Kota diikat komitmen / perjanjian kerja sama tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program bantuan biaya Jaminan Kesehatan Kota (JAMKESKOT) Kota Bengkulu Tahun 2012 didalamnya berisikan 15 pasal yang harus dijalankan. Realisasi adalah peoses atau perwujudan atau pelaksanaan yang menjadi nyata. Maka pada kenyataan dari perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PEMDA dan RSUDMY banyak hal yang tidak terealisasi sesuai kesepakatan. Pemerintah daerah hendaknya menyadari Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat membutuhkan subsidi unuk memenuhi kebutuhan operasional, karena itu penulis menyarankan Pemerintah Kota dapat melunasi tagihan JAMKESKOT tahun lalu melaui anggaran tahun berikutnya.

Actions (login required)

View Item