ANALISIS DISIPLIN KERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA PROVINSI BENGKULU (STUDI IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI)

Nurhabibi, Nurhabibi and Slamet , Widodo and Syamsul , Bachri (2014) ANALISIS DISIPLIN KERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA PROVINSI BENGKULU (STUDI IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI). Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-nur.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (910kB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-nur.FE.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (934kB)

Abstract

Disiplin kerja merupakan aspek penting di dalam organisasi. Sumber daya manusia yang memiliki disiplin kerja yang tinggi sangat penting peranannya dalam usaha mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia dengan berbagai bakat, karya, kreativitas, dan dorongan merupakan penggerak utama organisasi. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan organisasi dapat dicapai. Untuk dapat tercapainya disiplin kerja pegawai, banyak faktor yang mempengaruhi, baik faktor dari luar maupun dari dalam diri setiap aparatur. Pimpinan organisasi melalui pengawasan hendaknya perlu memberikan pengaruhnya dan berusaha mendorong bawahan untuk ikut merasa bertanggung jawab dalam menuju apa yang dicita-citakan oleh organisasi. Selain itu, komitmen pegawai yang tinggi terhadap organisasi juga turut mendukung tercapainya tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu yang terdiri dari dimensi pelaksanaan kewajiban pegawai, ketaatan atas larangan pegawai, dan pemberian sanksi atas pelanggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menguraikan tentang suatu keadaan yang berhubungan dengan disiplin kerja pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Bengkulu sebanya 182 orang yang ditetapkan dengan teknik sensus. Untuk mendukung data kuesioner, dilakukan wawancara dengan 9 orang pegawai sebagai informan yang terdiri dari 5 orang dari unsur pimpinan, 1 orang dari UPTD, dan 3 orang staf. Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa : (1) Pada Dimensi pelaksanaan kewajiban, menurut pimpinan dan pegawai beberapa indikator yang masih rendah adalah ketaatan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan yang masih rendah dan mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, keberanian untuk melapor kepada atasan terhadap pelanggaran yang merugikan negara atau pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, dan menggunakan serta memelihara barang negara; (2) Pada dimesi larangan, menurut pegawai dan pimpinan indikator yang masih perlu diperbaiki dan masih rendah adalah tidak memberikan dukungan kepada calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon presiden/wakil presiden dalam pemilihan umum, serta menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan pribadi; dan (3) Pada dimensi sanksi indikator yang masih perlu diperbaiki adalah pelaksanaan hukuman masih pilih kasih dan pelaksanaan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan berkaitan dengan dengan hasil penelitian adalah : (1) Penegakan hukuman disiplin kerja pegawai secara tegas dan jelas sesuai dengan Memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak taat pada peraturan perundang-undangan dan mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, keberanian untuk melapor kepada atasan terhadap pelanggaran yang merugikan negara atau pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, dan menggunakan serta memelihara barang negara. Sebaliknya, memberikan reward kepada pegawai yang tidak pernah melakukan pelaggaran disiplin kerja berupa pemberian insentif khusus, memberikan penghargaan, dan sebagainya, dan (2) Melarang dengan keras baik secara nyata maupun sembunyi-sembunyi kepada pegawai yang masih tetap melanggar menjadi tim sukses calon anggota legislatif, kepala daerah dan presiden dalam pemilihan umum. Jika pelanggaran tetap dilakukan maka maka pemberian sanksi seperti pencabutan fasilitas, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan jabatan, jika tidak loyal terhadap organisasi.

Actions (login required)

View Item