IMPLEMENTASI KEBERLAKUAN DAN DAYA IKAT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Purnawaty, Iche and Herlambang, Herlambang and Elektison , Somi (2014) IMPLEMENTASI KEBERLAKUAN DAN DAYA IKAT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-ich.FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (508kB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-ich.FH.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (3MB)

Abstract

Tesis ini membahas mengenai Implementasi keberlakuan dan daya ikat peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun permasalahan dalam tesis ini yaitu apa yang menjadi penyebab Perma Nomor 2 Tahun 2012 sebagian sudah dijalankan dan sebagian lagi belum dijalankan khususnya di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung agar Perma Nomor 2 Tahun 2012 bisa diberlakukan oleh semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penentuan sampel yang dilakukan dengan menggunakan tekhnik purposive, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tekhnik analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam mengeluarkan suatu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini belum secara maksimal mensosialisakian Perma itu sendiri kepada instansi terkait seperti pihak kepolisian dan pihak Kejaksaan sehingga Perma ini dalam pemberlakuannya terjadi ketidakseragaman dalam penerapan /pemberlakuan mengenai Perma ini selain itu juga tidak ada elemen pemaksa di dalam nota kesepahaman yang dibuat antara instansi terkait (pihak Kepolisan dan pihak Kejaksaan) sehingga Perma Nomor 2 Tahun 2012 dimaksud tidak dipatuhi serta tidak diimplementasikan di lapangan.

Actions (login required)

View Item