PERAN PENGAWASAN BADAN KEHORMATAN SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN PADA DPRD PROVINSI BENGKULU PERIODE 2009-2014

Supran, Supran and Jarto, Tarigan and Sugeng, Suharto (2014) PERAN PENGAWASAN BADAN KEHORMATAN SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN PADA DPRD PROVINSI BENGKULU PERIODE 2009-2014. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

	Archive (Thesis) I,II,III,II-14-sup.FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB)
	Archive (Thesis) IV,V,LAMP,II-14-sup.FS.pdf - Bibliography Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (13MB)

Abstract

Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Dalam hal ini diperlukan suatu lembaga pengawasan internal DPRD guna menegakan kode etik dan Tata Tertib DPRD. Maka terbentuklah Badan Kehormatan (BK) DPRD. Dewasa ini BK DPRD kurang terlihat eksistensinya dalam penegakan kode etik DPRD. Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana Peran Pengawasan BK dalam penegakan kode etik anggota DPRD periode 2009-2014 dan kendala apa saja yang dihadapi BK serta bagaimana upaya BK dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif- analisis yaitu dengan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini berdasar dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar pembentukan BK dan yang berkaitan dengan fungsi BK. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan. Penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Peran Pengawas Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu dalam penegakan kode etik anggota DPRD periode 2009-2014 belum maksimal meskipun fungsinya sudah dijalankan dengan baik. Hal ini karena BK DPRD Provinsi Bengkulu masih mengalami banyak kendala dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kendala yang dialami BK antara lain tidak adanya aturan khusus recruitment anggota BK, lemahnya tata tertib dan kode etik DPRD, terbentur Pedoman Tata Beracara BK, masalah prosedural pengaduan yang rumit, dan pengadu kurang bekerjasama. Dalam menghadapi kendalanya BK berupaya untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupun di luar kantor.

Actions (login required)

View Item