PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Agung, Prawira Negara and Iskandar, Iskandar and Ahmad, Muslih (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) TESIS Agung OK.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (1MB)

Abstract

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan. Pegawai Negeri Sipil pria (suami) yang menceraikan istrinya harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya (jandanya) dan anak-anak mereka. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan hak mantan istri Pegawai Negeri Sipil akibat perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, mantan istri PNS berhak menerima pembagian 1/3 gaji dari bekas suami. Kedua, banyak dinamika dalam pelaksanaan administrasi pembagian gaji untuk mantan istri PNS tidak berjalan secara efektif dikarenakan lemahnya pengaturan serta sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan hukum. Sehingga untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan perlu adanya norma baru yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : Mantan Istri PNS, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian, Perkawinan, dan Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item