IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU

Rehesten, Linarti and Hutapia, Hutapia and Purmini, Purmini (2023) IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU. Masters thesis, Universitas Bengkulu.

Archive (Thesis) Tesis Rehesten Linarti.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (5MB)

Abstract

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu rangkaian strategi yang berupaya untuk menempatkan laki-laki dan perempuan pada perimbangan yang sama dalam menerima akses partisipasi kontrol dan manfaat di berbagai sektor pembangunan. Sebagai suatu strategi, PUG dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Untuk melaksanakan strategi ini maka pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, di tingkat daerah Provinsi Bengkulu pelaksanaan PUG didasari oleh Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) dan Inspektorat Daerah bertugas sebagai penggerak (driver) dalam Pelaksanaan PUG di Provinsi Bengkulu. Keempat driver ini bertugas untuk mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya “strategi” kebijakan Pengarusutamaan Gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan strategi kebijakan PUG dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu dengan melihat pencapaian 7 (tujuh) indikator prasyarat, yaitu : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Alat analisis, Data Terpilah, dan Partisipasi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan strategi kebijakan PUG berada pada skala kurang efektif di angka 66,66 persen. Hal ini berarti pelaksanaan strategi kebijakan tujuh indikator prasyarat PUG belum dilaksanakan dengan baik, terutama pada indikator sumber daya dan indikator alat analisis. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara implementasi kebijakan umum pelaksanaan PUG dengan implementasi kebijakan teknis operasional pelaksanaan PUG. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan umum pencapaian tujuan PUG belum didukung dengan implementasi kebijakan yang memadai di tingkat teknis operasionalnya. Memperhatikan permasalahan tersebut, dapat direkomendasikan sejumlah saran untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan PUG oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu : (1) Mengaktifkan seluruh tugas dan fungsi dari kelembagaan PUG yaitu Pokja PUG, Tim Teknis dan Focal Point. (2) Meningkatkan sosialisasi dan advokasi terkait pelaksanaan kebijakan PUG ke seluruh OPD (3) Memaksimalkan koordinasi antar anggota Pokja viii ix PUG (4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan PUG dengan memberlakukan sistem reward and punishman.

Actions (login required)

View Item