ANALISIS PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal,
karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip
good governance perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintah Daerah sehubungan dengan
pelaksanaan good governance, yaitu belum melembaganya karakteristik good
governance di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta
nomenklatur program yang mendukungnya. Fakta yang sangat mencolok sebagai
bukti masih lemahnya good governance selama ini adalah tingginya korupsi yang
terjadi. Korupsi dapat dikatakan merajalela terutama di kalangan birokrasi pada
institusi publik atau lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan
departemen. Di Kabupaten Bengkulu Tengah masalah good governance juga menjadi
masalah yang hangat dibicarakan. Banyak masalah yang merupakan pelanggaran
prinsip-prinsip good governance, diantaranya masalah kasus korupsi. Adanya kasus-
kasus korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemda Kabupaten Bengkulu
Tengah salah satunya adalah
pada
Badan Kepegawaian Daerah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel
yang lainnya. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam Pelaksanaan Good
Governance di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah banyak
mengalami kendala-kendala antara lain sistem yang ada merupakan kendala yang
utama. Prinsip daya tanggap belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan tidak
adanya arsiparis, analisis jabatan dan pranata komputer. Prinsip akuntabilitas belum
dilakasanakan hal ini dibuktikan dengan masih adanya rasa kurang percaya
masyarakat terhadap Badan Kepegawaian aerah Kabupaten Bengkulu Tengah serta
masih adanya praktek KKN. Prinsip Efisiensi dan prinsip efektifitas sudah
dilaksanakan tetapi belum optimal dikarenakan masih kurangnya pegawai yang
khusus menangani masalah analisis jabatan sehingga penempatan pegawai belum
sesuai dengan bidangnya.