PELAKSANAAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA WILAYAH DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat Berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang didapat
yaitu adanya konflik yang terjadi, ialah konflik koordinasi hubungan politik,
proses pembinaan dan pengawasan kebijakan Bupati/Walikota di Provinsi
Bengkulu, dengan adanya beberapa masalah tersebut penulis mendapatkan hasil
bahwa kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, belum
sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tujuan dari pelaksanaan
penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan tugas pokok dan wewenang Gubernur
kepala wilayah sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu. Apa Faktor
yang menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan wewenang. Gubernur
Kepala Wilayah Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu Penelitian ini
bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan
data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi di kantor Pemerintah Provinsi
Bengkulu. Sedangkan untuk teknis analisis data menggunakan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan kemudian untuk mengetahui
keabsahan data, penulis menggunakan teknis trianggulasi data. berperan aktif
dalam melakukan hubungan koordinasi baik kepada Bupati/Walikota yang ada di
Provinsi Bengkulu dalam membangun daerah, setiap semua kebijakan yang
dikeluarkan oleh kepala daerah Bupati/Walikota atas kepentingan daerah harus
melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam pembentukan peraturan daerah
Kabupaten atau Kota dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu