PENYELESAIAN PELANGGARAN ZINA MELALUI MUFAKAT RAJO PENGHULU DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU

Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan karena
manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Di Indonesia
sudah mengenal adanya ketentuan hukum pidana dalam menyelesaikan delik zina
yaitu KUHP, namun di samping berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan
berkembang hukum adat, seperti contoh diberlakukannya Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu,
pada Pasal 24 yaitu tentang zina. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan
mendeskrisikan proses penyelesaian pelanggaran zina melalui Mufakat Rajo
Penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan hambatan dalam
proses penyelesaian pelanggaran zina melalui Mufakat Rajo Penghulu untuk
mendeskripsikan proses penyelesaian pelanggaran zina melalui Mufakat Rajo
Penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan mendeskripsikan
Hambatan dalam Penyelesaiann Pelanggaran Zina Melalui Mufakat Rajo
Penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Hasil penelitian
mengetahui bahwa proses penyelesaian pelanggaran zina melalui Mufakat Rajo
penghulu di Kecamatan Muara Bangkahulu ada tiga tahapan yaitu tahap pra
sidang, tahap sidang, dan pasca sidang. Adapun hambatan dalam proses
penyelesaian pelanggaran Zina melalui Mufakat Rajo penghulu di Kecamatan
Muara Bangkahulu salah satunya tidak bisa hadirnya salah satu dari unsur Rajo
Penghulu di waktu sidang dikarenakan ada rencana lain atau sedang berada di
tempat lain sedangkan waktu pelaksanaan sidang adat tersebut terlalu singkat.
Pemerinta Kota Bengkulu sebaiknya menambahkan Peraturan tentang zina dan
menambahkan proses dalam penyelesaian perkara atau pelanggaran Adat dalam
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan
Adat Kota Bengkulu agar adanya batasan-batasan atas sanksi yang diberikan
terhadap para pelaku.