Muhammad, Apri Khunaefi and Edra, Satmaidi and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2022) PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MAMBO KABUPATEN REJANG LEBONG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Skripsi Muhammad Apri Khunaefi Fix.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (3MB)
Abstract
Masih banyak Pedagang kaki lima di Pasar Mambo Kabupaten Rejang Lebong yang
berjualan di trotoar dan bahu jalan yang mana hal itu merupakan tempat yang
dilarang untuk berjualan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong
melakukan kebijakan Penataan atau Penertiban para PKL Pasar Mambo ke Pasar
Kuliner Lapangan Setia Negara Rejang Lebong. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Mambo
Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki dan Faktor Penghambat
Pelaksanaan Penataan PKL di Pasar Mambo Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Analisis data dilakukan secara
yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Penataan
PKL di Pasar Mambo belum terlaksana sebagai mana yang diharapkan, terdapat
sebanyak 23 pedagang kaki lima Pasar mambo yang terdaftar untuk ditata dan
dipindahkan ke Pasar Kuliner Lapangan Setia Negara, sampai pada saat penelitian
dilakukan tercatat 4 Pedagang Kaki Lima yang bersedia untuk ditata. dan Faktor
penghambat Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Mambo
Kabupaten Rejang Lebong antara lain ; Faktor Internal (PKL); lokasi yang
ditetapkan kurang menarik, area lahan terbatas, serta kurang terawatnya lokasi
Penertiban. sehingga berdampak pada pendapatan ekonomi PKL 2).Faktor
Eksternal (Dinas Pariwisata); Tidak adanya sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong dalam menindak para PKL yang melanggar Perda, Kurangnya
perawatan intensif di tempat Penataan sehingga membuat tempat menjadi kotor dan
kelihatan kumuh Tidak adanya komunikasi serta sosialisasi yang intensif serta
masif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong terhadap
para PKL
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 29 Aug 2023 01:55 |
Last Modified: | 29 Aug 2023 01:55 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/14934 |