ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BENGKULU (Studi Tentang Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu)

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah,
diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada
di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.Salah satu upaya Pemerintah
Kota Bengkulu dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak
daerah. Sumber pendapatan daerah di Kota Bengkulu yang berasal dari sektor pajak. Namun
tingkat efektivitas pajak restoran sangat relatif di masing-masing daerah. Dari beberapa pajak
daerah inilah Kota Bengkulu mendapatkan penerimaan yang nantinya dipakai untuk
pembiayaan daerah. Sehingga dapat dipastikan dengan efektifnya pemungutan dari beberapa
pajak tersebut Pemerintah Daerah dapat memperkokoh sistem perekonomiannya dalam
menghadapi otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif. Penelitian ini ingin menganalisa efektivitas pelaksanaan kebijakan pajak restoran
di Kota Bengkulu, Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif
kualitatif, teknik ini digunakan untuk menganalisa data-data dengan cara mendiskripsikan
atau menggambarkan data-data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku umum ataupun menggeneralisasi data tersebut. Hasil
penelitian yang didapat adalah Proses penetapan Pajak restoran di Kota Bengkulu belum tepat
atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan karena ketetapan
subjek pajak dilakukan oleh kecamatan sehingga DPPKA hanya menerima data dari
kecamatan, Penentuan data akhir tentang penetapan Pajak restoran tidak disampaikan kepada
pemilik restoran sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk komplain sebelum
pembayaran pajak restoran, Perhitungan pajak restoran tidak sesuai dengan luas bangunan
yang dimiliki oleh masyarakat sehingga terjadi kesenjangan antara besarnya pajak yang harus
dibayar dengan kondisi bangunan yang dimiliki oleh masyarakat, Besarnya jumlah pajak
yang harus dibayar oleh masyarakat juga tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang
dimiliki.