PELAKSANAAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN KEGIATAN JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas penyelenggara investasi di Indonesian dengan fungsi pengawasan dan
pengelolaan pasar modal, awalnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal (Bapepam). Selanjutnya, Pemerintah mengalihkan kewenangan tersebut
kepada lembaga baru dibentuk kemudian yang bernama Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Akan tetapi walaupun dengan terpisahnya antara fungsi pengawasan
dengan fungsi pengelolaan oleh dua lembaga yang mandiri, kenyataannya
hingga sekarang masih banyak masalah yang timbul di pasar modal.
Permasalahan yang timbul di dalam praktek transaksi pasar modal ialah
menyangkut kegiatan yang terlarang dan sulit dibuktikan, meskipun norma
pasar modal Indonesia dilengkapi dengan perangkat hukum yang lengkap dan
lembaga pengawas kredibel. Namun ternyata belum optimal kinerjanya, karena
masih terdapat praktek-praktek seperti; pembajakan informasi, insider trading,
investasi bodong, multilevel Marketing, dan lainnya yang merugikan hak-hak
investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana kewenangan
pengaturan oleh OJK terhadap pengelolaan pasar modal menurut UU OJK; dan
2) bagaimana praktek pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh OJK terhadap
entitas-entitas dan pengelola pasar modal. Metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk menganalisis ketentuan
yang berlaku dan disandingkan dengan kajian pustaka. Hasil penelitian
menjelaskan bahwa kewenangan pengaturan pasar modal oleh OJK yang ada
dalam UUPM dan UU OJK, merupakan penerapan asas asas proposional bagi
perlindungan investor. Pelaksanaan kewenangan pengaturan dan pengawasan
oleh OJK dengan membentuk peraturan dan menerapkan kebijakan-kebijakan
pendukung dalam sistem pengawasan pasar modal berupa program dan alat
pengawasan hanya efektif dalam mendeteksi pelanggaran normatif. Namun
untuk mencegah adanya kasus-kasus ekonomi politis dan bisnis strategis ternyata
OJK perlu didukung oleh penguatan sistem peradilan ekstra yuridis.
Kata kunci: kewenangan pengaturan, pengelolaan pasar modal, otoritas jasa
keuangan (OJK), badan pengawas pasar modal (BAPEPAM)