KEABSAHAN PENARIKAN DIRI NEGARA DARI STATUTA ROMA 1998 TENTANG PEMBENTUKAN ICC (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan tentang keabsahan
penarikan diri negara dari Statuta Roma 1998 tentang pembentukan ICC
berdasarkan hukum internasional (2) menjelaskan tentang konsekuensi hukum
akibat dari penarikan diri negara dari Statuta Roma 1998 tentang pembentukan
ICC berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil
penelitian ini (1) Tindakan penarikan diri Filipina,Burundi dan Rusia dari Statuta
Roma 1998 berdasarkan hukum internasional tidak dimungkinkan, karena,
sebagai negara peserta tidak menjalankan isi dan tujuan perjanjian dengan
berdasarkan asas pacta sunt servanda dan good faith.Statuta Roma 1998 juga
merupakan hukum internasional yang bersifat Hard Law yang artinya Statuta ini
bersifat mengikat bagi para pihak,kemudian Statuta juga bersifat non-reservations
yang artinya bahwa setiap negara peserta harus menerima segala ketentuan yang
ada dalam Statuta tanpa pengecualian, dan ICC sebagai lembaga yang dibentuk
berdasarkan Statuta Roma 1998 merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum
pidana internasional yang mampu memutus rantai impunitas para pelaku
kejahatan internasional yang dapat menciptakan ketidaktertiban, ketidakamanan,
dan menghancurkan perdamaian dunia.2) tindakan penarikan diri Filipina,
Burundi dan Rusia memberikan konsekuensi hukum berupa pelaksanaan
kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Roma 1998 bagi negara terkait
dan negara yang masih menjadi peserta dan penarikan diri menjadi hambatan bagi
ICC dalam penegakan hukum pidana internasional.
Kata Kunci : Statuta Roma,ICC, Penarikan Diri, Hukum Internasional