PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI DESA LENGKONG KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

Sistem kewarisan menurut hukum adat dipengaruhi bentuk susunan
masyarakat adat. Pembagian warisan di Desa Lengkong menggunakan sistem
sapikul sagendhongan yaitu ahli waris laki-laki mendapat dua (sapikul)
berbanding satu (sagendhongan). Tujuan penelitian ini adalah untuk (1)
menjelaskan proses pembagian harta bersama menurut hukum adat Jawa di Desa
Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten, (2) menjelaskan penyelesaian sengketa
pembagian pembagian warisan terhadap harta bersama menurut hukum adat Jawa
di Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, dalam
penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Kemudian
data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif.
Hasil penelitian menunjukkan (1) proses pembagian harta bersama menurut
hukum adat Jawa di Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
dilakukan dengan cara pembagian warisan sepikul segendong. Namun tidak
sepenuhnya diterapkan oleh kebanyakan masyarakat di Desa tersebut, dengan
berbagai alasan tertentu. Pelaksanaan pembagian warisan sepikul segendong
sesuai dengan hukum positif, yang tercakup dalam Hukum Islam. Dimana
pembagian harta warisan dengan menggunakan Hukum Islam maupun dengan
sistem sepikul segendong, anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian daripada
anak perempuan. (2) Penyelesaian sengketa pembagian pembagian warisan
terhadap harta bersama menurut hukum adat Jawa di Desa Lengkong Kecamatan
Garung Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan melibatkan kesepuhan dan
kepala desa. Keterlibatn kesepuhan dan Kepala Desa dalam pembagian warisan
harta bersama terjadi apabila ada permintaan dari keluarga yang bersengketa
untuk menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Biasanya penyelesain
sengketa dilakukan secara musyawarah sampai ditemukan titk pemecahan
masalah.
Kata Kunci :Pembagian Warisan, Harta Bersama, dan Hukum Adat Jawa