PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Indonesia adalah negara agraris dan hukum yang mengatur mengenai bumi,
air dan ruang angkasa adalah hukum agraria. Dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tentu dalam
hal jual beli tanah peran serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat penting
dalam perkembangan pembangunan nasional di Indonesia saat ini. Dalam
perkembangannya peran PPAT menarik banyak bukti tertulis berupa akta otentik
yang makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan
kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Bagaimana
perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pemungutan
Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupaten Kepahiang dan
Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten
Kepahiang. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum
yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang
dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode analisis kualitatif yaitu analisis
data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan
kerangka berfikir deduktif dan induktif serta sebaliknya.. Hasil penelitian bahwa
perlindungan hukum PPAT telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2016 Juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No.1 Tahun 2006 dan bentuk perlindungan lainnya dalam
bentuk surat pernyataan dari wajib pajak.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PPAT.