PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN REJANG LEBONG BERDASARKAN PERDA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Kabupaten Rejang Lebong adalah daerah yang memiliki pesona objek wisata yang
menyimpan potensi sumber pendapatan asli daerah. Pesona Alamnya tentu dapat
menjadi sumber penunjang perekonomian bagi pembangunan daerah. Untuk dapat
membantu menunjang pendapatan daerah antara lain dengan mengenakan tarif
retribusi kepada setiap pengunjung objek wisata. Hasil retribusi disetorkan kepada
kas daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan pengetahuan dan teknis pelaksanaan pemungutan retribusi
tempat rekreasi dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pemungutan
retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Rejang Lebong yang sesuai dengan prinsip
efisiensi guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan
menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan
pemungutan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan
melalui kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan pihak kedua sebagai pengelola
tempat rekreasi, dan antara pihak kedua dengan pihak ketiga sebagai petugas
pemungut retribusi tempat rekreasi. Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat
rekreasi dipungut berdasarkan surat ketetapan retribusi daearah (SKRD) atau
dokumen lain yang dipersamakan, yaitu dapat berupa karcis, kupon dan kartu
langganan. Prinsip efisiensi dalam pemungutan retribusi bahwa pemungutan
retribusi tidak boleh memakan biaya yang melebihi pendapatannya. Secara teoritis
kinerja pemungutan dan retribusi progresif telah direncanakan sehingga diprediksi
dapat menekan biaya dan meningkatkan pendapatan pemungutan retribusi di
setiap tempat rekreasi. Namun demikian pada kenyataannya berdasarkan laporan,
setiap tahun pencapaian target dan realisasi penerimaan retribusi daerah wisata
menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah belum signifikan atau
belum optimal. Oleh karena itu, pendapatan dari sektor retribusi tempat rekreasi
harus ditinjau ulang dan dikelola secara professional. Dengan demikian perlu
adanya peningkatan koordinasi kerjasama dan pengawasan melekat terhadap
pihak terkait dalam pengelolaan retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Rejang
Lebong.
Kata kunci : Kerjasama, Retribusi, Pariwisata, dan Efisiensi.