PENERAPAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA GANTI KERUGIAN KORBAN PENIPUAN UMRAH DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui / mendeskripsikan penerapan hukum
dalam penyelesaian ganti kerugian korban penipuan umrah di wilayah pengadilan
negeri bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian dari segi sifatnya merupakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian
hukum deskriptif yaitu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran
(deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai
gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian empiris.
Pendekatan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh
data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi
dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan tahap pemeriksaan
data (editing) dan penyusunan / sistematisasi data (constructing / sistematizig).
Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan cara
berpikir induktif – deduktif atau sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan
Kasus sengketa konsumen yang bermula dari keperdataan yang berasal dari
hubungan pelaku usaha dengan konsumen, namun diproses secara pidana membuat
aset PT First Travel harus dirampas negara, sehingga dari putusan MA tersebut
jamaah menggugat secara perdata dengan harapan uang jamaah dapat dikembalikan
sebagai hak milik dari aset yang dimiliki PT First Travel. Gugatan perdata
diajukan konsumen jamaah umroh ke Pengadilan Negeri Depok dalam nomor
perkara 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Gugatan perdata tersebut dibacakan putusannya
oleh Pengadilan Negeri Depok dengan amar putusan Menyatakan gugatan Para
Penggugat tidak dapat diterima dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai
saat ini sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah). Penggugat yang
menjadi wakil kelompok dinilai keliru sebagai Penggugat dan tidak memiliki
kepentingan hukum dalam hal kerugian yang nyata-nyata diderita.
Kata Kunci : Penerapan Hukum, Ganti Kerugian, Umrah