ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR REGISTER 001/PS.REG/17/X/2020 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AGUSRIN MARYONO DAN IMRON ROSYADI TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Eep, Isro’ Islamianto and Amancik, Amancik and PE, Suryaningsih (2021) ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR REGISTER 001/PS.REG/17/X/2020 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA AGUSRIN MARYONO DAN IMRON ROSYADI TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.

Text (Thesis) SKRIPSI EEP ISRO' ISLAMIANTO.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons GNU GPL (Software). Download (2MB)

Abstract

Keputusan KPU Provinsi Bengkulu dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2020 menganggap bahwa Agusrin Maryono Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena masa jeda Agusrin dianggap belum cukup 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjaranya. Berangkat dari keputusan KPU Provinsi Bengkulu tersebut, Agusrin mengajukan gugatan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terdapat perbedaan tafsir antara KPU Provinsi Bengkulu dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap status pencalonan Agusrin. Bawaslu Provinsi Bengkulu menganggap bahwa Agusrin telah Memenuhi Syarat (MS) untuk maju sebagai calon gubernur Bengkulu tahun 2020. Dari fenomena hukum yang terjadi ini, telah dilakukan penelitian tentang bagaimana kedua lembaga tersebut melakukan penafsiran dan bagaimana kekuatan hukum dari Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode analisis yuridis kualitatif akhirnya dapat mengetahui metode penafsiran KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu serta kekuatan hukum dari Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 yang mana Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang�undangan. Kata kunci : Pemilihan, Kepala Daerah, Keputusan KPU, Putusan Bawaslu.

Actions (login required)

View Item