ELSA, ROMANA WIDYARNI and Lidia, Br. Karo and Susi, Ramadhani (2021) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BENGKULU. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
SKRIPSI ELSA BISMILAH ok.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (2MB)
Abstract
Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana Peraturan Daerah untuk mewujudkan ketertiban 
dan ketentraman masyarakat. Perda Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol belum berjalan dengan baik, ditandainya 
dengan masih banyak ditemukannya minuman beralkohol secara ilegal di Kota Bengkulu, 
terutama dikawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
dan mendeskripsikan peran Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Bengkulu, dan untuk 
mengetahui hambatan Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Bengkulu. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh akan diolah 
dengan teknik editing dan coding kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa peran Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Bengkulu tidak berjalan
dengan optimal karena indikator peran dalam penegakan Perda tidak terpenuhi, antara lain 
penertiban nonyustisial, penindakan, penyelidikan, dan tindakan administratif. Hambatan 
Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Bengkulu, disebabkan oleh beberapa faktor 
masyarakat, faktor budaya, dan faktor penegak hukum. Faktor masyarakat yaitu meliputi 
rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang Perda. Faktor kebudayaan yaitu adanya 
budaya negosiasi antara masyarakat dan Satpol PP sebagai penegak Perda yang berupa lobi�lobian. Faktor Penegak Hukum yaitu Satpol PP sebagai penegak Perda tidak melaksanakan 
peran yang berkaitan dengan tugas fungsi dan kewenangannya.
Kata kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) | 
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) | 
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science | 
| Depositing User: | irma rohayu | 
| Date Deposited: | 13 Sep 2023 07:12 | 
| Last Modified: | 13 Sep 2023 07:12 | 
| URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/15855 | 

