KEABSAHAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA TNI ATAS KESALAHAN ANGGOTA KELUARGA

Penjatuhan hukuman disiplin militer terhadap tiga anggota TNI yaitu
Kolonel Hendi Suhendi, Sersan Dua Z dan Peltu YNS pada bulan Oktober
2019 menimbulkan isu hukum terkait kebasahan penjatuhan hukuman disiplin
yang mereka terima, karena tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa
anggota TNI bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh angota
keluarganya. Berdasarkan hal itu maka terdapat beberapa masalah yang akan
diteliti yaitu bagaimana ruang lingkup keberlakuan hukum disiplin militer
menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
dan bagaimana keabsahan penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut. Untuk
menemukan jawaban rumusan masalah maka diteliti melalui metode normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan hasil yang
menunjukan bahwa menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang
Hukum Disiplin Militer dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa ruang
lingkup hukum disiplin militer hanya dapat diberlakukan bagi militer dan
setiap orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer,
sehingga hukum tersebut tidak dapat diberlakukan untuk anggota keluarga
TNI. Sedangkan terkait penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidaklah sah,
karena berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak ada dasar hukum yang
menyatakan bahwa anggota TNI bertanggung jawab atas kesalahan yang
dilakukan oleh anggota keluarganya baik didalam peraturan perundang�undangan, peraturan Panglima, perintah atau peraturan kedinasan ataupun
dalam tata tertib militer.
Kata kunci : Keabsahan, Disiplin Militer, TNI, Persit.