EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.18/PUU-XVII/2019

Untuk menganalisis dilakukan penelitian hukum yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran
terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara. Dari
hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa hasil Fidusia adalah salah satu
jaminan dimana debitur memiliki hak untuk mengendalikan dan memanfaatkan
barang yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 15 ayat (1), (2), dan
(3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur
mekanisme pelaksanaan objek jaminan fidusia ketika pemberi (debitur) fidusia
mengalami pelanggaran janji kepada penerima fidusia (kreditor) . Sejauh ini,
mekanisme eksekusi untuk objek keamanan fidusia yang diatur dalam UU
menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak debitur. Karena itu
memberi terlalu banyak kekuatan kepada kreditor. Ketidakseimbangan hubungan
kekuasaan antara debitor dan kreditor terhadap penanganan masalah pelanggaran
kontrak sebenarnya menyebabkan ketidakadilan dalam institusi fidusia yang ada.
Mahkamah Konstitusi, melalui keputusan nomor 18 / PUU-XVII / 2019, mencoba
mengembalikan lembaga fidusia ke semangat hubungan ekuilibrium antara
debitor, kreditor, dan jaminan fidusia yang adil. Setelah putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18 / PUU-XVII / 2019. Apakah ada hubungan kekuasaan yang
harmonis antara dua subjek hukum dalam jaminan fidusia.
Kata Kunci : eksekusi objek, jaminan fidusia, Lembaga Fidusia